Bomwaktu.com Gowa Sulsel– Penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh para legislator DPRD Gowa pada Senin, 11 Mei 2026, yang membahas isu sensitif terkait pejabat publik, menjadi sorotan tajam masyarakat dan dinilai mencatatkan sejarah baru yang kurang baik bagi dunia perwakilan rakyat di daerah ini.
Foto : Wakil Ketua DPRD Gowa, Fraksi PAN, Taufik Serahkan Rekomendasi RDPU Ke Pemda Gowa,
Sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, tugas serta wewenang utama DPRD meliputi: membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati, membahas serta memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan Bupati, serta melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Perda dan APBD tersebut.
Keterangan Gambar : Bupati Gowa, diterpa isu tapi Fokus Jalankan Program bedah rumah bantu warga miskin dan antusias mendapat dukungan rakyat Gowa,
Seorang mantan anggota DPRD Gowa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan hal serupa saat dihubungi melalui telepon seluler. “DPRD memiliki tugas dan wewenang membentuk Perda bersama Bupati, membahas serta menyetujui Raperda APBD, dan mengawasi pelaksanaannya. Di luar tugas pokok itu, kami tidak mengetahui kewenangan lain yang dimiliki dewan,” ujarnya.
Sebagai lembaga yang membawa aspirasi rakyat, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi syarat mutlak dalam sistem pemerintahan.
Sinergi ini diperlukan agar roda pembangunan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.
Kondisi tersebut terlihat sangat kontras dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa di bawah kepemimpinan Bupati Husniah.
Sejak dilantik, Husniah langsung turun ke lapangan, bergerak dari dataran rendah hingga ke wilayah pegunungan, mendatangi desa, kelurahan, hingga tingkat RT dan RW.
Berbagai program nyata telah digulirkan, mulai dari bantuan bedah rumah layak huni hingga dukungan peningkatan perekonomian yang diprioritaskan bagi warga golongan Miskin Ekstrem (MKE).
Kinerja nyata ini pun disambut positif oleh masyarakat. Warga mengaku senang dan sangat mengapresiasi langkah Bupati, yang dinilai sebagai sosok pemimpin paling peduli terhadap kebutuhan rakyat dibandingkan pemimpin-pemimpin sebelumnya.
Karena itu, upaya memperluas pembahasan isu sensitif di lingkungan wakil rakyat dinilai wajar menjadi sorotan publik.
Pasalnya, langkah tersebut dianggap tidak relevan dan tidak sejalan dengan tugas pokok serta fungsi anggota DPRD Gowa.
“Apakah kita tidak malu didengar pihak luar kalau eksekutif dan legislatif justru tidak lagi bersinergi?” sesal narasumber tersebut.
Sorotan tajam juga datang dari berbagai unsur organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama. Mereka menilai kondisi ini sangat memiriskan, apalagi menyangkut sosok Wakil Ketua DPRD Gowa dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Partai yang mengusung tagline “Bantu Rakyat” ini justru dinilai anggotanya kini terlihat fokus dan diduga terlibat dalam konspirasi politik untuk mendukung penuh pembahasan isu sensitif tersebut.
“Seharusnya para pimpinan tinggi PAN ikut menegur dan tidak membiarkan hal ini terjadi. Anggota DPRD dari PAN seharusnya kembali fokus sesuai tagline mereka, yaitu membantu rakyat,” tegas salah satu tokoh tersebut dengan nada kesal.
Hingga berita ini diturunkan, Wakil Ketua DPRD Gowa dari Fraksi PAN, Taufik Surullah, belum memberikan tanggapan.
Pihak pewarta telah berupaya menghubungi untuk meminta keterangan, namun yang bersangkutan memilih bungkam. Jum’at (22 Mei 2026)
Tim Media
