Bomwaktu.com Gowa Sulsel – Suhu politik Kabupaten Gowa memuncak tajam pada Senin (11/5/2026), saat berlangsung Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD yang membahas tiga poin utama:
- Dugaan perselingkuhan & video asusila,
- Masalah kebijakan beasiswa,
- Serta dugaan penyimpangan pengadaan barang/jasa.
Rapat ini berjalan penuh ketegangan, karena bukti lengkap berupa data dan rekaman video yang dituding sebagai bukti utama, ternyata tidak diserahkan ke sidang, padahal sudah jadi tuntutan utama oleh aksi Demo aliansi sejak sebulan lalu.
Di luar ruang sidang, ketegangan berubah jadi keributan. Dua kelompok massa yang punya pandangan berbeda bertemu langsung di halaman gedung DPRD.
Satu kelompok menuntut agar seluruh bukti diserahkan dan kasus ditindaklanjuti, sementara kelompok lain — massa tandingan — menilai seluruh isu ini hanya rekayasa politik untuk menjatuhkan nama baik pimpinan daerah.
Perdebatan mulut berubah jadi dorong-mendorong, lalu terjadilah bentrokan fisik yang sempat mencekam, sebelum akhirnya dilerai aparat keamanan yang sudah bersiaga ketat.
Salah satu warga saksi mata yang juga penggiat ormas islam inisial (IM) yang hadir memantau langsung mengaku kecewa berat.
“Ini bukti nyata pemberitaan sering tidak sesuai fakta. Dulu di demo 7 April saja yang saya lihat cuma kurang dari 20 orang, tapi media tulis ratusan massa.
Sekarang di RDPU ini : tuntutan utama bukti video, tapi ternyata tidak ada disetor. Padahal sudah dari Maret lalu beredar, sampai dipasang baliho ‘Bupati Gowa Pesina’ di Barombong akhir Maret kemarin, tapi sampai sekarang bukti aslinya tidak ada,” ujarnya kecewa.
Ia menambahkan, ketiadaan bukti resmi makin menguatkan dugaan adanya rekayasa narasi.
“Seharusnya berita dan laporan disampaikan lengkap dan jujur. Kalau bukti tidak ada, ya katakan apa adanya. Jangan dibuat-buat seolah-olah sudah pasti benar, apalagi sampai memicu bentrok antarwarga seperti ini. Ini berbahaya,” tegasnya.
Berdasarkan pantauan media ini, situasi baru benar-benar aman sekitar pukul 12.30, Wita RDPU tetap berlanjut secara tertutup, dengan keputusan DPRD akan menunda pengambilan sikap sampai bukti lengkap diserahkan.
Di sisi lain, aktivitas pemerintahan di lingkungan Kantor Bupati tetap berjalan normal, ASN tetap bekerja seperti biasa, tak ada gangguan berarti, meski isu ini terus jadi pembicaraan hangat warga Gowa.
Penulis (Naja)
