Bomwaktu.com Gowa Sulsel — Kinerja 45 anggota DPRD Kabupaten Gowa mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan aktivis lokal menyusul kelangkaan Gas Elpiji 3 kg serta Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi selama beberapa pekan terakhir di wilayah Kabupaten Gowa.
Sebagai wakil rakyat dari berbagai partai politik—seperti PPP, Gerindra, PAN, NasDem, Golkar, PKS, Perindo, dan PDI Perjuangan—DPRD dinilai pasif dan belum mengambil tindakan nyata untuk memanggil pihak-pihak terkait guna menyelesaikan persoalan tersebut.
Kelangkaan ini berdampak langsung pada kehidupan warga kecil. Di lapangan, antrean panjang kendaraan roda dua di sejumlah SPBU di Kabupaten Gowa terus terjadi. Beberapa warga mengaku harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan beberapa liter BBM untuk kebutuhan harian.
Kondisi serupa terjadi pada pasokan gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer dan warung warga yang kian sulit didapat.
Seorang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat menyayangkan minimnya kepedulian para wakil rakyat terhadap kondisi riil di lapangan.
Ia berharap anggota DPRD Gowa segera turun melakukan pemantauan dan pengawasan mendalam terkait distribusi elpiji dan BBM bersubsidi.
Menurutnya, DPRD jangan sampai hanya berfokus pada dinamika politik daerah dan mengabaikan kesulitan masyarakat mendasar.
Nada kekecewaan serupa disampaikan seorang aktivis media lokal berinisial N. Ia menilai ketidakhadiran fungsi pengawasan DPRD saat masyarakat mengalami kesulitan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pimpinan DPRD Kabupaten Gowa masih terus dilakukan untuk mendapatkan tanggapan resmi terkait langkah penanganan yang akan diambil.
