BOMWAKTU>COM GOWA, SULSEL — Isu penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa pasca merebaknya dugaan konspirasi politik Pansus Hak Angket DPRD Gowa menuai penolakan keras dari elemen masyarakat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Gowa. Penunjukan pihak luar atau figur lain sebagai Plt dinilai bukan solusi, melainkan hanya akan memicu konflik sosial yang lebih besar.
Pernyataan ini muncul menanggapi kabar yang beredar di media sosial mengenai rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang dikabarkan tengah menyiapkan kandidat netral untuk mengisi posisi Plt Bupati Gowa jika Bupati Husniah Talenrang dilengserkan. Wacana tersebut sekaligus mengancam posisi Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, untuk naik sebagai pelaksana tugas.
Aspirasi dan tanggapan elemen masyarakat tersebut dirangkum dalam poin-poin utama berikut:
1. Ancaman Konflik Horizontal dan Ketegangan Daerah
Sejumlah tokoh ormas dan LSM di Gowa menegaskan bahwa jika Bupati Husniah dilengserkan paksa, stabilitas daerah tidak akan berpusat pada kedamaian. Sebaliknya, hal itu dikhawatirkan memicu bentrokan dan konflik antar kelompok warga. Warga Gowa yang sebelumnya tenang kini terseret dalam ketegangan akibat dinamika politik tingkat atas dan arus bawah.
2. Indikasi Konspirasi Pansus Hak Angket DPRD Gowa
Masyarakat menilai perseteruan politik ini bukan dipicu oleh rakyat, melainkan oleh dugaan konspirasi politik Pansus Hak Angket DPRD Gowa yang terkesan dipaksakan hanya untuk melengserkan Bupati pilihan rakyat. Langkah politik ini dinilai mengabaikan masa jabatan resmi Bupati yang dilantik untuk periode hingga 2030.
3. Dampak Terhadap Pelayanan Publik dan Ekonomi
Akibat eskalasi politik yang kian memanas, kondisi ekonomi warga terasa makin lesu dan pelayanan publik berpotensi terganggu. Terdapat pula indikasi keterlibatan oknum pejabat daerah dalam pusaran politik panas ini yang berdampak pada ketidakseimbangan pelayanan kepada masyarakat.
4. Dukungan Warga pada Program Pembangunan
Masyarakat sejatinya mengapresiasi kinerja dan program nyata Bupati Gowa, seperti program bedah rumah serta perbaikan infrastruktur jalan di wilayah dataran rendah maupun dataran tinggi. Ketegangan politik ini dinilai merugikan warga yang seharusnya menikmati manfaat dari program-program pembangunan tersebut.
5. Penolakan Intervensi Narasi dari Luar Gowa
Elemen masyarakat meminta pihak luar Gowa untuk tidak sembarangan membangun narasi seolah-olah dinamika politik di Kabupaten Gowa dapat ditaklukkan dengan mudah. Rakyat Gowa mengimbau agar semua pihak menghormati proses demokrasi dan konstitusi yang sedang berjalan.
Eskalasi dukungan dan penolakan ini kian terlihat jelas dalam gelombang aksi massa yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Aksi Rakyat (Amara) Gowa pada Rabu (07/10), yang menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan kepemimpinan daerah.
Penulis: Najamuddin
Laporan: Tim Redaksi / Bomwaktu.com
