Bomwaktu.com, Gowa, Sulawesi Selatan — Bagaimana Bupati Gowa Husniah Talenrang dapat memberikan jawaban atas surat Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia apabila surat tersebut diduga bermasalah dalam proses pengirimannya?
Persoalan itu mencuat setelah Surat MA RI Nomor 1 P/UP/2026 yang ditujukan kepada Bupati Gowa, Husniah Talenrang, diduga tidak sampai kepada alamat tujuan sebagaimana mestinya dan justru masuk ke Kantor Pengadilan Agama Gowa setelah diproses melalui Kantor Pos Sungguminasa, Kabupaten Gowa.
Informasi tersebut semakin menjadi sorotan setelah beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan salah seorang yang disebut sebagai petugas Kantor Pos Sungguminasa Gowa memberikan penjelasan mengenai persoalan pengiriman surat tersebut.
Dalam video tersebut, petugas yang bersangkutan disebut mengakui adanya kesalahan dalam proses pengiriman. Surat yang ditujukan kepada Bupati Gowa tersebut disebut tidak dikirimkan kepada Bupati, melainkan justru dikirim masuk ke Kantor Pengadilan Agama Gowa.
Pernyataan dalam video tersebut kini menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dan perlu mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, terutama mengenai bagaimana surat yang ditujukan kepada Bupati Gowa dapat berakhir di Kantor Pengadilan Agama Gowa.
Persoalan ini muncul bersamaan dengan polemik Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa, sehingga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai ada tidaknya kaitan antara persoalan pengiriman surat MA RI tersebut dengan dinamika politik yang sedang berlangsung di Kabupaten Gowa.
Bupati Gowa Husniah Talenrang, didampingi kuasa hukumnya, disebut akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan petugas Kantor Pos dan Pengadilan Agama Gowa terkait persoalan tersebut.
Langkah hukum itu dilakukan untuk meminta kejelasan serta pertanggungjawaban atas dugaan persoalan dalam proses penyampaian surat MA RI kepada Bupati Gowa.
Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut menyoroti persoalan tersebut. Mereka mempertanyakan bagaimana sebuah surat resmi dari lembaga negara yang ditujukan langsung kepada kepala daerah dapat mengalami kesalahan dalam proses pengiriman.
Meski demikian, dugaan sabotase maupun adanya unsur kesengajaan dalam proses tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum. Pernyataan yang terdapat dalam video beredar juga perlu dikonfirmasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan agar pemberitaan dapat disajikan secara utuh dan berimbang.
Polemik tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Gowa apabila terus berkembang tanpa adanya penyelesaian yang jelas.
Sejumlah pihak juga mengingatkan bahwa Husniah Talenrang merupakan Bupati Gowa hasil pemilihan langsung oleh masyarakat. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut jabatan kepala daerah semestinya diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Memalukan memang, masa jabatan Bupati Gowa Husniah yang masih aktif mau dirampas dengan mencari segala cara?” ujar salah seorang pihak yang menyoroti polemik tersebut.
Ia berharap seluruh pihak mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak memperkeruh situasi yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan Kabupaten Gowa.
Hingga berita ini ditayangkan, sejumlah pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut masih berusaha dikonfirmasi untuk memperoleh klarifikasi. Namun, upaya konfirmasi tersebut belum berhasil.
Bomwaktu.com tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pemberitaan ini sebagai bentuk komitmen terhadap keberimbangan dan prinsip jurnalistik.
Laporan: Najamuddin
