BOMWAKTU.COM, GOWA — Dugaan sabotase surat resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang ditujukan kepada Bupati Gowa, Husniah Talenrang, kian memanas. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas), mantan legislator, hingga warga setempat mendesak agar keadilan hukum segera ditegakkan serta pihak-pihak yang terlibat diusut tuntas.
Surat Tembusan Perkara Nomor 1 P/UP/2026 yang terdaftar sejak 21 Agustus 2026 tersebut dikirimkan melalui Kantor Pos Makassar. Namun hingga kini, keberadaan fisik berkas penting itu belum jelas dan diduga tak pernah sampai ke tangan Bupati Gowa, meskipun saat ini sudah terbit surat penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan posisi beliau.
Kondisi tersebut menimbulkan indikasi kuat adanya oknum di bagian penerimaan surat Pemerintah Kabupaten Gowa yang sengaja menahan atau menyembunyikan dokumen resmi tersebut. Akibatnya, Bupati Gowa terhalang untuk mengetahui isi keputusan dari lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu.
Merespons kejanggalan ini, tim kuasa hukum Bupati Gowa didesak untuk mengambil langkah hukum tegas guna membongkar oknum yang bermain di balik tertahannya berkas perkara tersebut.
Elemen masyarakat dan ormas di Kabupaten Gowa menilai penahanan surat resmi negara merupakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Mereka menuntut adanya evaluasi total serta peninjauan ulang terhadap sistem pengiriman dan penerimaan surat di lingkup Pemkab Gowa demi menjamin transparansi dan kepastian hukum.
Hingga berita ini ditayangkan, media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, namun belum membuahkan hasil. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut. (Naja)
