Pemilu 2024 di Gowa, Penyaluran Bansos BPNT Jatah Warga Miskin di Duga Jadi Ajang Politik Intens Bagi Pilcaleg Tertentu

Bomwaktu.com Gowa Sulsel — Bantuan Sosial (Bansos) kembali jadi sorotan tajam di kabupaten Gowa, lantaran bantuan langsung tunai (BLT) buat program keluarga harapan (PKH) alias warga miskin terdaftar melalui data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pasalnya bergulir menjelang Pemilihan Caleg DPRD, DPRD Provinsi, DPD DPR RI beserta Pilpres pemilu di helat Rabu (14/2/24)’

Berdasarkan informasi kepada masing masing sejumlah kalangan masyarakat, yang berhasil di tampung oleh media ini, mengatakan, bantuan ini memakan anggaran yang cukup besar, dari pusat, masuk di Kabupaten Gowa, buat warga betul betul jatuh di garis kemiskinan.

Namun sayangnya, ihkwal kedatangan bantuan bansos tersebut, justru kuat dugaan di jadikan politisasi alat kampanye, kepada pilcaleg (Pemilihan Calon Legislatif) tertentu. Bukan di jadikan alat untuk mengentaskan khusus kepada tertimpa pada garis kemiskinan, tersebar di 18 Kecamatan se Kabupaten Gowa.

Selanjutnya, kepada media ini, menyebutkan, tidak perlu dulu diungkap siapa oknum oknum aparat pemerintah terlibat didalamnya, tapi bila di telusuri di lapangan, pasalnya, warga miskin banyak mengeluhkan.

Hal ini karena merasa di kebiri hak haknya, alias tidak di beri bantuan dengan alasan warga miskin tersebut, tidak mendukung calon anggota DPRD Gowa, sesuai keinginan yang di harapkan oleh oknum pemerintah, “kesalnya.

Kedepan ini Kabupaten Gowa, lebih di butuhkan pemimpin yang bisa betul betul bekerja untuk rakyat, supaya kemiskinan makin berkurang.

Kita menginginkan pemimpin peduli kepada orang susah hidupnya untuk di beri bantuan sosial. Bukan secara diam diam di arahkan bantuan pemerintah Bansos BPNT, ajang politik Calek tertentu, dengan tujuan bisa mencapai suaranya terbanyak buat meraih kursi DPRD, “kesalnya, dia.

Terkait munculnya informasi bau tidak sedap Bantuan sosial (Bansos) di duga dijadikan politisasi buat Kampanye pemenangan pilcaleg tertentu, maka Pewarta media ini berkali kali ingin konfirmasi di rumah rakyat, melalui Komisi 4 DPRD Gowa, namun sayang, gedung DPRD Gowa, mulai Ketua DPRD Gowa, H. Rafiuddin, Wakil Ketua 1 dan 2 serta ruangan Wakil Ketua DPRD Gowa, lagi belum nongol masuk berkantor,

Hingga berita diturunkan, Kepala Dinas Sosial, H. Firdaus Majid, belum sempat di konfirmasi oleh pewarta media ini. Sabtu (24/2/24) (naja)

Share the Post:
Scroll to Top